Bandar Lampung- Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, Naldi Rinara menggelar reses Bertempat di dua titik, Kecamatan Enggal dan Kecamatan Bumi Waras , dalam rangka menampung aspirasi dan keluhan masyarakat, Senin (28/07/2025). Reses anggota DPRD Provinsi Lampung ini, bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat yang berada di Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Bandar Lampung. Seorang warga yang hadir […]
Lampung- Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, Naldi Rinara mengatakan, peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-65 yang jatuh pada 22 Juli 2025 menjadi refleksi penting bagi institusi kejaksaan dalam memperkuat komitmen terhadap penegakan hukum yang berkeadilan dan profesional. “Saya apresiasi atas kinerja Kejaksaan yang terus mengawal jalannya pemerintahan yang bersih di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Semoga ke depan,
Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung Naldi Rinara menanggapi, data berdasarkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung, PAD Lampung 2024 hanya mencapai Rp 3,3 Triliun dari target Rp 5,1 Triliun, Kegagalan mencapai target PAD ini menjadi pemicu utama defisit dan utang yang terus membengkak, ungkapnya. Wajib hukumnya bagi OPD untuk mencapai target PAD. Kinerjanya harus segera digenjot.
Lampung bukanlah milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, etnis atau adat istiadat tertentu Lampung milik kita semua Rakyat Lampung mari kita bersama – sama membangun Lampung :”Dengan Berkolaborasi.”
Kepatuhan serta kontribusi perusahaan seperti yang dilakukan PT. Rindang 31 dalam memenuhi kewajiban taat pajak tentu memberikan andil yang besar bagi kekuatan roda pembangunan daerah partisifasi aktif seluruh wajib pajak untuk patuh membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya, merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan sperti PT. Rindang 31, karna melalui pajak inilah yang akan digunakan untuk
Semua perusahaan singkong dan ubi kayu harus memenuhi surat ederan Gubernur Lampuung No : 7 Tahun 2025 Tentang pembinaan petani dan monitoring harga dan kualitas ubi kayu, diharapkan harga ubi kayu Rp 1.400//Kg dengan rafaksi maksimal 15% Kita harus mensejahhterakan petani dan perkuat posisi Lampung sebagai SENTRA PENGHASIL DAN PENGOLAH UBI KAYU TINGKAT NASIONAL.
Jangan sampai misalnya ojek online penghasilan tidak seberapa dikenakan pajak tetapi Perusahaan besar yang memiliki alat berat tidak dikenakan pajak tentu ini tidak adil dan merugikan Provinsi Lampung. @naldirinara.official
